Mosi Tidak Percaya Mahasiswa, Netizen: Maju Indonesia!

Kumpulan mahasiswa memadati gedung Dewan Perwakilan Rakyat/ Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) RI pada Kamis (19/9) lalu. Mahasiswa yang berkumpul ini berasal dari berbagai Universitas di Indonesia, mereka berusaha untuk menyampaikan aspirasinya terkait penolakan RUU KUHP dan UU KPK yang baru disahkan. Ratusan mahasiswa ini melakukan orasi dan membawa berbagai atribut seperti karangan bunga, spanduk, dan bendera bertuliskan nada penolakan mereka.

Perwakilan mahasiswa terdiri dari Salman Ibnu Fuad dari Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina, Sekjen Institut Transportasi dan Logistik Universitas Trisakti Abdul Haqqu, Presiden Mahasiswa Trisakti Dinno Ardiansyah, Ketua BEM Universitas Indonesia Manik Marganamahendra, dan Belly Stanio dari BEM UPN Veteran Jakarta. Selain itu ada juga Ketua Kabinet KM ITB Rayyan Abdullah, laluJamaludin dari BEM Universitas Galuh, Ketua Poros Revolusi Mahasiswa Bandung Gusman Maulana, serta  Muhammad Rifqi Fauzi BEM Nurtanio.

Mereka memasuki Gedung DPR RI pada pukul 17.00 wib untuk bertemu dengan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, dan keluar pada pukul 19.45 wib. Dari pertemuan itu, dihasilkan sebuah surat sepanjang 3 lembar yang ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa bersama Indra Iskandar tanpa materai. 

Dalam surat tersebut disebutkan 3 poin utama yang disepakati, Isinya, kesepakatan kalau Indra akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa kepada Pimpinan DPR RI dan seluruh anggota dewan. 

Poin lainnya adalah, Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam audiensi itu plus dosen atau akademisi, serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan UU lainnya yang belum disahkan.

Sekjen DPR RI juga janji akan menyampaikan  keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR. Kepastian tanggal pertemuan adalah sebelum 24 September 2019. Terakhir, Sekjen DPR RI akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan RKHUP dalam kurun empat hari ke depan. “Poin maksimal yang bisa kita lakukan adalah membuat kesepakatan dengan poin-poin yang tadi,” kata Ketua BEM Universitas Indonesia Manik Marganamahendra di hadapan teman-temannya. Dia mengajak para mahasiswa lainnya untuk mengawal perjanjian tersebut sampai rapat paripurna DPR digelar pada 24 September 2019.

Demonstrasi bubar sekitar pukul 20.30 WIB. Mereka bubar usai mendengar Manik menyampaikan hasil audiensi dan menanggapinya.