Pemerintah Gelontorkan Rp 3,2 Triliun Tahun Depan Untuk ‘Medical Check Up’ Gratis

Pemerintah telah menetapkan program-program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai salah satu prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dengan anggaran Rp 3,2 triliun dengan target 52 juta jiwa.

Pemerintah Gelontorkan Rp 3,2 Triliun Tahun Depan Untuk ‘Medical Check Up’ Gratis

Heboh.com Jakarta - Pemerintah telah menyusun berbagai program strategis, salah satunya peluncuran Danatara (Sovereign Wealth Fund) untuk investasi negara yang tujuannya untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang dan mendukung pembangunan ekonomi. Selain investasi, perhatian juga diarahkan pada sektor kesehatan, mengingat banyak masyarakat menengah ke bawah kesulitan mengakses layanan kesehatan. Untuk itu, pemerintah meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis.

Pemerintah telah menetapkan program-program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai salah satu prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dengan anggaran Rp 3,2 triliun dengan target 52 juta jiwa. Program ini yang direncakan dilakukan pada Januari 2025 bertujuan meningkatkan akses Masyarakat terhadap layanan kesehatan preventif sehingga kualitas hidup masyarakat semakin baik dan mendeteksi dini  berbagai penyakit, sehingga menurunkan angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah.

Baca Juga!
Martunis, Anak Angkat Cristiano Ronaldo Resmi Menjadi Duta Kemanusiaan Global
Pulau Jawa Puncaki Daftar Pulau Terpadat di Dunia dengan Populasi yang Mencapai 153 Juta Orang

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus di berbagai negara yang memaparkans semakin parahnya kondisi pasien akibat tidak dilakukannya deteksi dini dan minimnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan. Studi ASEAN Cost in Oncology (ACTION) menerangkan bahwa hampir separuh pasien kanker menghadapi kebangkrutan atau masalah finansial setelah satu tahun menjalani pengobatan.

Diluar itu, data dari Bank Dunia menunjukan total pengeluaran kesehatan mandiri (Out of Pocket Health Expenditure) di Indonesia mencapai 34,76 persen, jauh diatas rekomendasi WHO sebesar 20 persen. Hal ini memaparkan bahwa walaupun sudah ada dukungan dari asuransi, beban biaya kesehatan yang tidak terduga dan sangat tetap menjadi tantangan besar bagi masyarakat ditambah dengan masyarakat dengan penghasilan sedikit.

Program ini berbeda dari skrining Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi, menjelaskan bahwa pemeriksaan akan disesuaikan dengan kelompok usia, mulai dari balita,remaja, dewasa dan lansia. Pemeriksaan yang dilakukan anatara lain :

  1. Balita: Pemeriksaan tumbuh kembang, imunisasi, dan deteksi dini gangguan kesehatan anak.
  2. Remaja: Skrining kesehatan mental, pengukuran berat dan tinggi badan, serta pemeriksaan risiko penyakit tertentu seperti anemia.
  3. Dewasa: Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan skrining penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi.
  4. Lansia: Pemeriksaan fungsi organ, deteksi dini penyakit degeneratif, dan skrining kanker

Pemeriksaan dilakukan setiap kali seseorang berulang tahun sehingga lebih mudah diingat dan menjadi kebiasaan rutin. Masyarakat cukup membawa kartu identitas ke puskesmas terdaftar. Dengan pendekatan kesehatan ini, diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan dan rutin melakukan pemeriksaa serta melakukan langkah preventif untuk penyakit serius dan deteksi dini untuk peluang kesembuhan lebih besar dan pengobatan yang lebih baik.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerjasama dengan Bank Dunia untuk melengkapi 10 ribu puskesmas untuk alat-alat laboratorium darah dan digitalisai akses menggunakan SatuSehat yang dapat digunakan masyarakat untuk mempermudah pelayanan kesehatan. Kemenkes bekerja sama dengan dinas kesehatan di setiap daerah untuk memastikan implementasi program berjalan lancar dan sesaui harapan serta pendistribusian peralatan kesehatan terdistribusi secara maksimal.

Kebijakan ini menghadapi tantangan seperti distribusi anggaran yang tepat sasaran, pengawasan dana agar tidak disalahgunakan, dan keterbatasan tenaga medis di daerah terpencil. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan tenaga medis yang memadai, memberikan pelatihan, serta upah yang layak.

Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Kesadaran untuk memanfaatkan layanan dan menjaga pola hidup sehat sangat penting. Selain itu, edukasi dan informasi kesehatan perlu diselenggrakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terutama di kota-kota kecil.

Dalam APBN 2025, alokasi sektor kesehatan meningkat menjadi Rp218,5 triliun, menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menuju Indonesia sehat. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan program ini berjalan lancar, menciptakan generasi yang lebih sehat , tangguh, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Penulis : Elsinar Chrismas, Mahasiswa Magister Manajemen Properti dan Penilaian MMPP USU.