Pemerintah Ajak Masyarakat Patungan untuk Garap Proyek di Ibu Kota Negara Nusantara

Heboh.com Jakarta - Pemerintah membuka banyak skema pendanaan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di luar APBN. Apalagi, di tengah persiapan pembangunan tersebut Softbank mundur.

Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengatakan sumber utama pendanaan pembangunan IKN akan diusahakan berasal dari kas negara atau APBN.

Baca Juga!
Menkominfo Usulkan untuk Nyoblos via Internet di Pemilu 2024
Ibu Muda di Brebes Tega Aniaya 3 Anaknya, 1 Tewas 2 Dilarikan ke RS

Namun di sisi lain, pemerintah juga membuka opsi dari berbagai sumber sesuai dengan UU. Seperti kerja sama dengan investor lain, dari swasta atau BUMN yang berupa pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi.

Opsi lainnya yaitu sumber dana dari creative financing seperti crowdfunding atau urun-dana dengan melibatkan masyarakat untuk pembangunan IKN Nusantara.

Sidik menjelaskan bahwa urun-dana merupakan penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya pun sukarela, tidak ada pemaksaan. 

Pemrakarsanya pun dari pihak masyarakat sendiri. Karena itu, menurutnya pemerintah tidak akan mewajibkan rakyat menyumbang ke IKN. Opsi ini bertujuan memberi kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mempunyai rasa memiliki di IKN

"Alternatif urun-dana ini adalah kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan mempunyai rasa memiliki di IKN," kata Sidik lewat pesan tertulis, Jumat (25/3).

Sidik juga menegaskan kalau pendanaan dari urun-dana tersebut dapat dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan skala tertentu. Seperti misalnya untuk taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artifak hutan.

"Intinya, urun-dana sebagai salah satu alternatif pembiayaan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat," tegas dia.